Dari seluruh wilayah perbatasan di tanah air, sebanyak 30%nya mengalami blank spot atau tidak terjangkau siaran RRI maupun TV Nasional. Ini kondisi yang memprihatinkan sebab penduduk di wilayah perbatasan  tidak bisa menikmati siaran RRI maupun TV nasional, lebih mengenal budaya dan siaran media  asing.

Hal tersebut mengemuka ketika pengurus Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dipimpin Ketuanya Muhammad Riyanto menggelar pertemuan dengan  Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa siang (19/2).

Menurut Riyanto, dari seluruh wilayah perbatasan, hanya 75% yang terjangkau siaran radio (RRI), dan hanya 70% yang bisa menerima siaran TVRI dan sebanyak 30% mengalami blank spot. Di daerah perbatasan tersebut para penduduknya hanya bisa menerima siaran radio dan tv dari Philipina, Malaysia, Singapura, Timor Leste dan Australia.

Problemnya,  sambung Riyanto, kalangan investor tidak tertarik menanam modalnya karena tidak menarik keuntungan atau bisnis. Menurut Priyo, bagaimana dari sisi keuntungan sosial dan nasionalisme, ini yang tidak menjadi perhatian investor. “ Nggak boleh kalau pemerintah tidak memperhatikan masalah ini. Sementara UU belum mengatur masalah ini,” katanya.

Dijelaskan Riyanto, kalau KPI diberi kewenangan mengatur, akhirnya bisa mewajibkan. Totalitas dari seluruh jaringan misalkan 15% harus berada dan tersebar di daerah perbatasan. Mungkin bisa diatur didaerah yang ratingnya tinggi, memberi subsidi silang bagi penyiaran di daerah terpencil.

Masalah lainnya, KPI ternyata tidak masuk dalam struktur Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP), sehingga tidak bisa mengambil peran apapun. “Sepertinya pemerintah dalam penataan wilayah perbatasan hanya fisik infrastruktur. Sementara penataan sosial budaya, pertahanan dan keamanan, terabaikan,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, lanjut Riyanto, pihaknya khawatir penduduk di wilayah perbatasan akhirnya lupa  siapa Presiden, lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lupa juga empat pilar. “Dan ini terbukti, di beberapa wilayah perbatasan mereka lebih mengenal kondisi negara-negara seperti Australia, Philipina dan Malaysia,” ungkapnya.

Yang perlu diperhatikan juga adalah wilayah kepulauan yang tidak terjangkau penyiaran dengan baik. Kekhawatiran KPI, terjadinya pergeseran budaya sehingga lebih mengenal budaya asing ketimbang budaya bangsa sendiri. (mp)/foto:iwan armanias/parle.